Bamsoet : Prabowo Minta DPR Tata Sistem Politik agar Tak Berbiaya Tinggi

nasional.kompas.com · Feb 15, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR sekaligus Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar DPR menata sistem politik agar tidak transaksional dan berbiaya tinggi. Bamsoet mengatakan, penataan sistem politik ini bertujuan agar tidak menimbulkan korupsi akibat biaya politik yang tinggi.“Jadi intinya dalam berbagai kesempatan terakhir saya masih ingat waktu di Sentul, dia (Prabowo Subianto) mengatakan bahwa kita harus penataan ulang transisi politik yang substansial, tidak seperti hari ini yang transaksional, yang brutal, karena apa namanya? Pemilu yang berbiaya tinggi, yang menimbulkan korupsi di mana-mana,” kata Bamsoet dalam peluncuran buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung” di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026). Baca juga: Bahlil Sebut Demokrasi Indonesia Kebablasan, Habis Pilkada Ribut di Kampung Bamsoet mengatakan, penataan sistem politik tentu dimulai dari pembuat aturan perundang-undangan yakni di DPR yang harus dibahas bersama pemerintah. “Tapi saya enggak tahu dari mana kita mulai penataan ini, tapi yang pasti penataan sistem politik kan ada di undang-undang terutamanya berada di DPR yang akan dibicarakan dengan pemerintah,” ujarnya. Baca juga: Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas, tapi Wacana Pilkada Lewat DPRD Jalan Terus Wacana pilkada via DPRD Wacana kepala daerah dipilih DPRD atau pilkada tak langsung bergulir dan Golkar, partai Bamsoet bernaung, menjadi salah sat promotornya.Namun, pemerintah bersama DPR memastikan revisi UU Pilkada tidak akan dibahas thun ini atau berbarengan dengan revisi UU Pemilu. Usulan pilkada dipilih DPRD disampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di depan Presiden Prabowo Subianto pada HUT Ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025. Saat itu, Bahlil menyebut telah ada kajian yang menjurus pada usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam," ujar Bahlil. KOMPAS.com/FIRDA JANATI Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia usai acara Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/2/2026). Setelah Golkar, ada Gerindra yang merupakan partai penguasa. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono secara terang menyebut posisi Gerindra mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. "Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono, dalam keterangannya yang diterbitkan pada 29 Desember 2025. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang