Jenderal TNI jadi Dirut BPJS Kesehatan , Pengamat UI : Bukti Perluasan Militer di Jabatan Sipil

finansial.bisnis.com · Feb 21, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta tujuh orang anggota direksi lainnya. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas serta Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Keppres tersebut ditandatangani dan ditetapkan oleh Presiden pada Jumat (13/2/2026). Pemilihan direksi BPJS Kesehatan sepenuhnya berada di tangan presiden. Prabowo memilih delapan direksi yang telah melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Dilihat dari latar belakangnya, Prihati pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (Unhan). Selain itu, dia juga adalah Mantan Kepala Departemen di RSPAD Gatot Soebroto, juga Pati Mabes TNI AD. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Roy Valiant Salomo menilai bahwa pengangkatan tersebut mencerminkan tren perluasan peran militer di jabatan sipil. Dia mengisyaratkan adanya indikasi bahwa figur berlatar belakang militer semakin sering dipercaya untuk menduduki posisi strategis di institusi sipil. Meski demikian, Roy tidak menampik bahwa pemilihan posisi Direktur Utama BPJS Kesehatan dari militer bisa memiliki kelebihan, meskipun sebenarnya kelebihan-kelebihan itu sangat bisa didapat dari kalangan sipil.Baca JugaSederet PR Prihati Pujowaskito Usai Jabat Dirut BPJS KesehatanDaftar Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Purnawiran TNI Prihati Pujowaskito jadi DirutProfil Prihati Pujowaskito, Purnawirawan TNI yang jadi Direktur Utama BPJS Kesehatan “Kelebihan dari latar belakang militer biasanya ada pada kualitas leadership-nya. Namun, hal ini bisa juga didapat dari non-militer,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (21/2/2026). Lebih lanjut, menurutnya, seharusnya pemilihan Direktur Utama BPJS dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan syarat-syarat yang ketat. “Jika hal ini dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, maka siapapun yang terpilih ya tidak masalah. Ini yang dinamakan praktik good corporate governance. Nah Pertanyaannya, apakah seleksi yang baik dilakukan atau tidak?” ujarnya. Menurutnya, apabila pemilihan dan pengangkatan Direktur BPJS tidak melalui proses seleksi yang ketat, maka siapapun yang terpilih akan lahir dari proses yang buruk. Biasanya, jika prosesnya buruk, hasil yang diperoleh juga tidak akan optimal. “Masalahnya saya tidak tahu prosesnya seperti apa,” katanya. Selain menyoroti proses seleksi, Roy juga menyoroti pentingnya kriteria dalam penunjukan Direktur BPJS. Menurutnya, persyaratan untuk menduduki posisi Direktur seharusnya tidak sedikit dan harus jelas. Dia mencontohkan, salah satu aspek penting adalah pemahaman calon terhadap sistem serta tata kelola dan penyelenggaraan BPJS yang ideal dan sesuai dengan prinsip jaminan sosial yang baik. Selain pengetahuan yang mumpuni, Roy juga mengatakan rekam jejak dari calon direktur juga harus diperhatikan untuk melihat bagaimana kualitasnya dalam memimpin lembaga yang strategis dan spesifik. “Jadi kriteria menjadi direktur BPJS itu pasti banyak dan siapapun yang jadi direktur harus memenuhi kriteria tersebut apapun latar belakangnya. Kalau kriteria-kriterianya tidak terpenuhi, ya dapat diperkirakan dampaknya akan tidak baik,” tegasnya. Sebagai catatan, Pansel Direksi BPJS Kesehatan juga sempat memantik kontroversi, lantaran terdapat tiga orang yang menggugat pansel ke PTUN Jakarta pada Januari 2026. Para penggugat meminta hakim PTUN memerintahkan pansel untuk menunda proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2026—2031. Mereka juga mendesak supaya seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Dan Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2026—2031 diulang kembali dengan memperbaiki kesalahan proses seleksi sampai diputusnya perkara tersebut dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Kendati masih dalam proses gugatan, pansel melanjutkan proses seleksi hingga hasilnya sampai ke Istana dan Presiden Prabowo telah memilih sosok-sosok pemimpin BPJS Kesehatan dalam lima tahun ke depan. (Putri Astrian Surahman) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel