%3Astrip_icc()%3Aformat(jpeg)%2Fkly-media-production%2Fmedias%2F1793647%2Foriginal%2F066281700_1512628816-20171207-Yerusalem-AFP-AP3.jpg&w=1920&q=75)
liputan6.com · Mar 1, 2026 · Collected from GDELT
Published: 20260301T071500Z
Liputan6.com, Jakarta - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat (AS). Dia meninggal dunia pada usia 86 tahun. Media pemerintah Iran mengonfirmasi kematiannya pada Minggu dini hari, setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Khamenei tewas dalam serangan udara gabungan AS-Israel yang menghantam kompleks kediamannya pada Sabtu. “Kepada rakyat Iran diumumkan bahwa Yang Mulia Grand Ayatollah Imam Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam, telah gugur sebagai martir dalam serangan gabungan yang dilancarkan Amerika dan rezim Zionis pada Sabtu pagi, 28 Februari,” demikian laporan Kantor Berita Tasnim. Media pemerintah Iran juga menyebutkan bahwa putri, menantu, dan cucu Khamenei turut tewas dalam serangan tersebut. Trump sebelumnya mengatakan bahwa Khamenei dan para pejabat Iran lainnya “tidak dapat menghindari intelijen AS dan sistem pelacakan canggih”.Ali Khamenei Pimpin Iran Sejak 1989Khamenei memimpin Iran sejak 1989, setelah wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin karismatik yang memimpin Revolusi Islam satu dekade sebelumnya. Artinya, sudah 37 tahun Khamenei menjadi pemimpin tertinggi Iran. Jika Khomeini merupakan kekuatan ideologis di balik revolusi yang mengakhiri kekuasaan Dinasti Pahlavi, maka Khamenei-lah yang membentuk aparat militer dan paramiliter yang menjadi tulang punggung pertahanan Iran serta memperluas pengaruhnya hingga ke luar negeri. Sebelum menjadi pemimpin tertinggi, Khamenei memimpin Iran sebagai presiden dalam perang berdarah melawan Irak pada 1980-an. Konflik panjang tersebut, ditambah dengan perasaan terisolasi karena negara-negara Barat mendukung pemimpin Irak Saddam Hussein, semakin memperdalam ketidakpercayaannya terhadap Barat secara umum, dan khususnya terhadap Amerika Serikat, menurut para analis. Pandangan tersebut menjadi dasar bagi kepemimpinannya selama puluhan tahun dan memperkuat keyakinan bahwa Iran harus selalu berada dalam kondisi siaga menghadapi ancaman eksternal dan internal. “Orang-orang menganggap Iran sebagai negara teokrasi karena ia memakai sorban dan bahasa negara adalah bahasa agama. Namun sebenarnya, ia adalah seorang presiden masa perang yang keluar dari konflik dengan keyakinan bahwa Iran rentan dan membutuhkan keamanan,” kata Vali Nasr, pakar urusan Iran dan penulis buku Iran’s Grand Strategy: A Political History. “Dia meyakini bahwa Amerika Serikat bersikap bermusuhan terhadap Iran, dan bahwa revolusi, republik Islam, serta nasionalisme tidak dapat dipisahkan, sehingga semuanya harus dilindungi,” tambahnya. Dalam kerangka pemikiran ini, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) berkembang dari pasukan paramiliter menjadi institusi keamanan, politik, dan ekonomi yang sangat kuat, serta menjadi pusat pengaruh Iran di kawasan. Khamenei juga mendorong konsep “ekonomi perlawanan” untuk memperkuat kemandirian di tengah sanksi Barat yang berat. Dia tetap bersikap skeptis terhadap keterlibatan dengan Barat dan menanggapi dengan keras para pengkritik yang menilai fokusnya pada pertahanan justru menghambat reformasi yang sangat dibutuhkan. Namun, kekuasaannya berkali-kali diuji, termasuk pada tahun 2009 ketika para demonstran memprotes dugaan kecurangan pemilu presiden dan dibalas dengan penindakan brutal, serta pada tahun 2022 terkait protes hak-hak perempuan. Tantangan terbesar terhadap kekuasaannya terjadi pada bulan Januari, ketika protes yang dipicu oleh kesulitan ekonomi berubah menjadi gejolak nasional. Banyak demonstran secara terbuka menyerukan penggulingan Republik Islam. Respons pemerintah terhadap aksi tersebut memicu salah satu bentrokan paling berdarah sejak Revolusi 1979. Para pengkritik menilai dia semakin tidak peka terhadap aspirasi generasi muda yang menginginkan reformasi dan perbaikan ekonomi, dibandingkan kebijakan isolasi dan konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat dan Israel. “Rakyat Iran telah membayar harga yang terlalu mahal demi mempertahankan tingkat kemandirian nasional seperti ini. Dalam prosesnya, dia kehilangan dukungan rakyat karena mereka tidak lagi percaya pada kebijaksanaan dari kebijakan tersebut,” kata Nasr.Belajar Alquran Sejak Usia 4 TahunDilansir dari Aljazeera, Minggu (1/3/2026), Khamenei lahir pada tahun 1939 di kota suci Syiah, Mashhad, di timur laut Iran. Dia merupakan putra seorang pemimpin Muslim terkemuka dan berdarah Azerbaijan dari negara tetangga, Irak. Keluarganya sempat menetap di Tabriz, Iran barat laut, sebelum pindah ke Mashhad, sebuah kota yang banyak dikunjungi peziarah, tempat ayahnya memimpin sebuah masjid Azerbaijan. Khamenei menggambarkan ibunya, Khadijeh Mirdamadi, sebagai sosok yang gemar membaca Alquran dan buku, serta menanamkan kecintaan terhadap sastra dan puisi kepada putranya. Sang ibu juga mendukungnya ketika ia bergabung dengan gerakan melawan kekuasaan Dinasti Pahlavi. Khamenei mulai belajar sejak usia empat tahun dengan mempelajari Alquran, dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah Islam pertama di Mashhad. Dia tidak menyelesaikan pendidikan menengah, melainkan melanjutkan studi di sekolah-sekolah teologi dan belajar dari para ulama terkenal pada masanya, termasuk ayahnya sendiri dan Sheikh Hashem Ghazvini. Pada tahun-tahun berikutnya, dia melanjutkan pendidikannya di pusat-pusat pendidikan Syiah yang lebih bergengsi di Najaf dan Qom. Di Qom, dia belajar dan menjalin kedekatan dengan sejumlah ulama ternama, termasuk Ayatollah Khomeini, yang populer di kalangan mahasiswa seminari muda karena sikapnya yang menentang kekuasaan shah. Khamenei mengajar mata pelajaran fikih (yurisprudensi Islam) dan kelas tafsir teologi di depan umum. Hal ini memberinya akses kepada audiens yang semakin luas, terutama kalangan mahasiswa muda yang mulai merasa kecewa terhadap sistem monarki. Pada masa itu, kekuasaan monarki kembali menjadi absolut setelah kudeta yang diatur oleh MI6 dan CIA pada tahun 1953, yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh yang terpilih secara demokratis, setelah ia berupaya menasionalisasi industri minyak Iran. Sebagai aktivis politik, Khamenei berulang kali ditangkap oleh polisi rahasia shah (SAVAK) dan dijatuhi hukuman pengasingan ke kota terpencil Iranshahr di tenggara Iran. Namun, ia kembali untuk ikut serta dalam aksi protes tahun 1978 yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Dinasti Pahlavi.Tokoh Kunci Pembentukan Iran BaruSetelah monarki tumbang, Khamenei menjadi tokoh kunci dalam pembentukan Iran yang baru. Dia sempat menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 1980 dan kemudian menjadi pengawas Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) setelah pecahnya perang Iran-Irak. Sebagai orator yang berapi-api, dia juga berhasil menduduki posisi penting sebagai imam salat Jumat di Teheran. Tahun 1981 menjadi tahun yang sangat menentukan bagi Khamenei. Dia kehilangan fungsi tangan kanannya setelah nyaris lolos dari percobaan pembunuhan oleh kelompok oposisi Mojahedin-e Khalq (MEK), yang saat itu melancarkan pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan Islam yang baru berdiri setelah berselisih dengan Khomeini. Pada tahun yang sama, Khamenei memenangkan pemilihan presiden dan menjadi presiden pertama Iran yang berasal dari kalangan ulama. Pada tahun 1989, wafatnya Khomeini menjadi titik balik bagi Republik Islam. Sebelum meninggal, Khomeini telah menyingkirkan pewaris yang lama ditunjuknya, Ayatollah Hossein Ali Montazeri, karena kritiknya terhadap eksekusi massal para tahanan pada tahun 1988. Dewan yang dibentuk untuk merevisi konstitusi kemudian menunjuk Khamenei sebagai penggantinya. Untuk memungkinkan hal itu, dewan tersebut harus melonggarkan persyaratan yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertinggi negara. Khamenei saat itu belum memiliki gelar hojatoleslam, yaitu gelar tinggi dalam hierarki ulama Syiah. “Saya percaya bahwa saya tidak pantas menduduki posisi ini; mungkin Anda dan saya sama-sama mengetahuinya. Ini akan menjadi kepemimpinan yang bersifat simbolis, bukan kepemimpinan yang sesungguhnya,” kata Khamenei saat itu. Namun, pada kenyataannya, kepemimpinannya jauh dari sekadar simbolis. Masa awal kepemimpinan Khamenei sebagai ayatollah ditandai oleh upaya membangun kembali negara yang hancur akibat delapan tahun perang melawan Irak. Lebih dari satu juta orang tewas dalam konflik tersebut, dan perekonomian pun porak-poranda. Perang itu juga menumbuhkan rasa kekecewaan terhadap komunitas internasional yang dianggap tidak bertindak tegas setelah Irak menggunakan senjata kimia terhadap pasukan dan warga sipil Iran. Saat masih menjabat sebagai presiden, Khamenei sering mengunjungi garis depan pertempuran. Hal ini membuatnya memperoleh loyalitas dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) serta pemahaman langsung tentang realitas perang. “Dia adalah pemimpin yang dibentuk oleh perang dengan Irak, dan hal itu membentuk pandangannya tentang politik dalam negeri dan luar negeri. Setelah menjadi pemimpin tertinggi, dia berfokus membangun kekuatan militer dan paramiliter untuk menghadapi pengepungan dan perlawanan terus-menerus,” kata Narges Bajoghli, profesor madya antropologi dan studi Timur Tengah di Universitas Johns Hopkins. Namun, suasana mulai berubah pada tahun 1990-an. Negara sangat membutuhkan investasi, sementara semangat revolusioner mulai meredup. Sebagian masyarakat, yang lelah oleh perang, berharap Iran kembali diterima dalam pergaulan internasional. Perasaan tersebut tercermin dalam kemenangan telak tokoh reformis Mohammad Khatami pada pemilu 1997. Dia dikenal sebagai pendukung pendekatan dengan Barat dan penggagas “dialog antarperadaban”. Meski demikian, sikap skeptis dan ketidakpercayaan Khamenei terhadap Barat tetap kuat. Dia memandang gelombang reformasi, termasuk yang datang dari kalangan militer dan paramiliter, sebagai ancaman terhadap status quo. Karena itu, menurut Bajoghli, dia membentuk basis pendukung setia yang solid untuk menghadang kaum reformis. “Khamenei tidak pernah memiliki basis dukungan alami seperti Khomeini,” ujar Bajoghli, yang juga penulis buku Iran Fram